Wanita Medan.com  – Aset Pemerintah Propinsi Sumut dinilai centang perenang, oleh  DPRD SU. Maka oleh pemerintah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj R Sabrina MSi dibuatlah pembahasan, Senin (30/7-2018).

“Saat ini, usaha yang sudah dilakukan Pemprovsu untuk menertibkan aset daerah yaitu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini untuk mempercepat pensertifikatan aset-aset daerah yang belum bersertifikat. Selanjutnya, kita akan lakukan penertiban aset-aset bergerak,” ujar Sabrina.

Sabrina juga menjelaskan, Pemprovsu telah melaksanakan upaya penyerahan pengalihan P2D melalui workshop inventarisasi, verifikasi faktual, dan penatausahaan ke dalam buku inventaris barang milik Pemprovsu. “Namun data yang diperoleh dari kabupaten/kota belum memiliki pencatatan yang seragam, begitu juga dengan metode penyusutannya, maka Pemprovsu akan melakukan inventarisasi kembali terhadap aset yang belum tertib pencatatannya,” jelasnya.

Tentang kinerja keuangan, Sabrina memaparkan bahwa realisasi pendapatan tahun anggaran 2017 meningkat sebesar Rp. 1.794.218.951.138,10 atau 17,18% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 10.440.618.930.401,00. Begitu pula dari sisi belanja, meningkat 56,51% yakni dari Rp. 6.701.774.898.173,50 menjadi Rp. 10.489.397.363.653,00.

Selanjutnya, Sabrina juga menjelaskan upaya Pemprovsu dalam rangka pengendalian inflasi. Diantaranya, meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan rapat evaluasi dan rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi, khususnya tingkat ketersediaan barang/bahan pokok dan tingkat keterjangkauan barang/bahan pokok dan bahan penting lainnya oleh masyarakat serta mengundang TPID Provsu. “Melakukan operasi pasar, mensosialisasikan website pusat informasi harga  pangan strategis (PIHPS), dan mengaktifkan tim Satgas pangan Sumut,” kata Sabrina. (wm/evi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...