Diskusi jelang PPRG

Wanita Medan.com –  Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen mengatasi perbedaan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki laki dan perempuan. Demi mewujudkan anggaran lebih berkeadilan terhadap penerima manfaat pembangunan.

PPRG  juga sebagai strategi nasional percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). Dimana makna dari pengarusutamaan (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis.

Asisten Administrasi Pemerintahan Sumatera Utara, Drs Jumsadi, SH, M.Hum, mengatakan hal itu pada kegiatan “Penguatan SDM Pelaksana Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Sumut digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provsu,  di Medan.

Ditambahkan Jumsadi, dalam pelaksanaan PPRG, 4 organisasi perangkat daerah  ini  sebagai penggeraknya yaitu, BAPPEDA, Inspektorat, BPKAD dan Dinas PPPA.

Sehingga strategi nasional ini mendorong pencapaian kepemerintahan yang baik dan target Sustanable Millenium Development Goals dengan mengacu kepada program prioritas pembangunan.

“Program prioritas pembangunan untuk daerah sesuai dengan RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan RKA – OPD. Sehingga hasil dari implementasi strategi ini merupakan capaian kinerja pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Dikatakannya, berdasarkan pada situasi yang ada, advokasi anggaran yang responsif gender difokuskan agar strategi pembangunan lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur, dan adanya alokasi sumber daya yang adil untuk berbagai kelompok masyarakat.

“Agar 4 OPD dapat lebih maksimal mengakomodir anggaran yang responsif gender sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Untuk tingkat provinsi, katanya, PPRG secara teknis telah menjadi bagian dari mekanisme penganggaran yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. Pada dasarnya pedoman pelaksana PUG didaerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra RKPD dan RKA OPD.

“Kemudian kelompok masyarakat harus lebih berupaya adil dalam setiap tahapan proses pembangunan.Sehingga dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan pemerintah melakukan aksi yang mana hasilnya jadi komitmen tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (evi)

Loading...