KETUA BKOWSU Hj.Kemalawati,SH bersama kuasa hukum H.Hamdani Harahap SH.MH berpoto bersama pengurus usai syukuran.(Wanitamedan.com)

Wanita Medan.com – Jumat(8/11/2019), pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara,menggelar syukuran secara sederhana pasca putusan Pengadilan Negeri Medan(PN).

Menolak gugatan pihak Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini di Jln Cik Ditiro Medan Selasa(5/11/2019), berdasarkan putusan hakim diketuai oleh Hakim Gosen Butar-butar dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Syukuran juga sekaligus menyampaikan terimakasih kepada hakim yang memberi putusan dengan adil.

Ketua Bkowsu Hj Kemalawati,SH,menyebutkan syukuran yang sangat sederhana ini diharapkan tetap mendorong semangat dalam melanjutkan perjuangan dalam rangka penetapan alas hak atas lahan dan gedung BKOW SU.

“Perjuangan kita saat ini untuk membela kepentingan organisasi yang akan berhimpun di bawah Bkow masa datang agar tetap memiliki kantor. Saya tegaskan perjuangan mengembalikan lahan dan gedung ini bukan untuk kepentingan pribadi,tapi untuk organisasi.Perjuangan seluruh pengurus dan Save BKOWSU serta penasehat dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu,sangat saya apresiasi untuk kelanjutan masalah ini,”kata Kemalawati.

Acara sekaligus diskusi untuk membahas kelanjutan mengungkap fakta lain yang tidak terungkap di pengadilan, agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari atas lahan dan gedung di Jln Cikditiro Medan ini.Hadir,Tim Kuasa Hukum BKOW dari Citra Keadilan,H.Hamdani Harahap,SH.MH.

Hal yang didiskusikan yakni mengungkap issu misteri terbakarnya gedung pada tahun 2013 lalu apakah dibakar apakah terbakar. Kemudian status tanah yang awalnya hak pakai dari Wali Kota Medan tetapi di tangan yayasan menjadi Hak Guna Bangunan. Sehingga hal ini diduga ada permainan mafia tanah. Padahal Bkow yang berkantor di sana tidak pernah diberitahu perihal perubahan peruntukan tersebut dan  setelah ditelusuri ke Wali Kota Medan,ternyata belum ada perubahan peruntukan status tanah.

Dari dikusi juga disimpulkan bahwa  BKOW akan meminta bantuan hukum politik kepada DPRD Sumut untuk memainkan peran politiknya mempertanyakan hal itu kepada yang berwenang untuk mendapatkan jawabanya. Tentang kebakaran gedung apakah hasil penyidikan polisi dibakar atau terbakar.

Demikian pula status tanah yang diketahui adalah hak pakai ternyata di tangan yayasan berubah status Hak Guna Bangunan,padahal Organisasi Bkow yang menguasai fisik bangunan tidak pernah di konfirmasi tentang perubahan status tersebut. Bahkan saat Bkow mengkonfirmasi hal ini kepada Wali Kota Medan bahwa status tanah masih hak pakai.

Maka setelah diksusi,Bkow akan melaporkan perkembangan yang terjadi dan ke DPR sebagai tindak lanjut dari kedatangan DPR saat HUT Bkowsu pada 30 Oktober lalu.
Acara diakhiri dengan doa dan makan bersama.(wm01)

Loading...