Wanita Medan.com – Anda guru ? Mau jadi kepala sekolah ? Silahkan, karena tahun 2020 tepatnya April mendatang, kepala sekolah harus bersertifikat. Namun perlu diingat, untuk menjadi guru di tahun depan, tidak seperti yang sekarang- sekarang ini.

Maksudnya pakai dukungan dan duit yang segepok. Belum lagi kalau di daerah ganti kepala daerah, kepala sekolah pun diganti. Karena itu sudah menjadi deal politik kepala daerah untuk membayar ongkos politiknya pada tim sukses.

Ngeri kan! Makanya ganti kepsek gantilah kebijaksanaan, ganti pula manajemen sekolah. Sayangkan! Makanya Permendikbud no 6 tahun 2018 ini mengantisipasi terjadinya hal tersebut sekaligus membuka peluang bagi yang berkualitas untuk mengajukan diri menjadi kepala sekolah.

Nah, simak ini ketentuan dan syarat menjadi Kepala Sekolah sebagai berikut:

a. memiliki  kualifikasi  akademik  paling  rendah  sarjana (S -1) atau diploma empat (D -IV) dari perguruan tinggi dan  program studi yang terakreditasi paling rendah  B;

b. memiliki sertifikat pendidik;

c. bagi  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil   memiliki  pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;

d. pengalaman  mengajar  paling singkat   6  (enam )  tahun menurut  jenis  dan  jenjang  sekolah  masing-masing, kecuali  di  TK/TKLB  memiliki  pengalaman  mengajar paling singkat  3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

e. memiliki  hasil  penilaian prestasi  kerja   Guru dengan sebutan  paling  rendah  “Baik”  selama  2  (dua)  tahun terakhir;

f.  memiliki  pengalaman  manajerial  dengan  tugas yang relevan  dengan  fungsi  sekolah  paling  singkat  2  (dua) tahun;

g. sehat jasmani,  rohani,  dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari  rumah sakit Pemerintah;

h. tidak  pernah  dikenakan  hukuman  disiplin  sedang dan/atau berat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;

i.  tidak  sedang  menjadi  tersangka  atau  tidak  pernah menjadi terpidana; dan

j.  berusia  paling  tinggi  56  (lima  puluh  enam)  tahun pada  waktu  pengangkatan  pertama  sebagai  Kepala Sekolah.

Setelah mengetahui persyaratan administrasinya, berikutnya ikuti seleksi calon kepala sekolah ( cakep).Seleksi diselenggarakan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat. Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatIhan. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud diselenggarakan lembaga lain.Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diber Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus  diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak dua kali.

Kepala Dinas Pendidikan Medan Marasutan Siregar mengatakan hal itu melalui Kabid Pembina dan Tenaga Kependidikan Syahrial di ruang kerjanya, Selasa (17/9 – 2019).

“Dengan sertifikat tersebut,berarti kualifikasi dirinya sudah naik Paling tidak kepsek tersebut  mampu menguasai informasi dan teknologi (IT) dan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan,” jelas Syahrial.

Sedangkan bagi kepa!a sekolah yang sudah menjabat 4 periode, dapat mengikuti uji kompetisi .Uji kompetisi ini diselenggarakan pelatihan dan penguatan kepala sekolah.

Saat ini ada 712 kepala sekolah yang masih akan melanjutkan jabatannya. “Ada 592 kepsek yang akan mengikuti pelatihan dan penguatan kepsek untuk semua tingkatan. Pembiayaan dibagi tiga ada APBN , APBD dan mandiri. Biaya APBD ada 120 orang selebihnya atas biaya mandiri.

Bagi dana yang bersumber APBN pelatihan diselenggarakan Balai Diklat Jalan Ngalengko, APBD oleh LPMP.” Sistemnya 71 jam , usai pelatihan dan penguatan tersebut para kepsek akan diberi ijazah uji kompetensi. Setelah itu kepsek  akan mendapat Nomor Unik Kependidkan.

Dengan no tersebut maka kepsek berhak meneken ijazah, BOS dan banyak bantuan lainnya dari pemerintah. ” Jika tak ada NUK jangan berharap bisa meneken apa – apa karena aksesnya akan berhubungan dengan Dirjend dan Kementerian Pendidikan. Efeknya keuangan pendidikan ini lebih tertib,” pungkas Syahrial. (evi)

 

Loading...